Hendri Kampai: Belajar dari Korea Selatan, Tidak Ada yang Kebal Hukum, Termasuk Presiden atau Mantan Presiden

HUKUM - Korea Selatan dikenal sebagai negara yang berhasil menegakkan prinsip supremasi hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pemimpin tertinggi negara. Sejumlah mantan presiden Korea Selatan, seperti Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Lee Myung-bak, Park Geun-hye, hingga Yoon Suk Yeol Presiden yang berkuasa saat ini berhadapan dengan proses hukum atas berbagai kasus, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa terkecuali, dan memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. 

Prinsip Supremasi Hukum: Kunci Kepercayaan Publik
Salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan adalah penegakan hukum yang adil dan transparan. Ketika pejabat negara atau pemimpin tertinggi terbukti melanggar hukum, proses hukum tetap berjalan tanpa ada intervensi politik yang signifikan. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan efek jera bagi siapa pun yang berniat menyalahgunakan kekuasaan. 

Baca juga: Personel Polsek Cijeungjing Datangi TKP Pencurian Ranmor di Sebuah Garasi Rumah

Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari Korea Selatan untuk memperkuat sistem hukum dan demokrasi. Prinsip bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk presiden atau mantan presiden, harus ditegakkan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Tantangan di Indonesia
Meski Indonesia memiliki sistem hukum yang kokoh dalam teorinya, praktiknya masih sering diwarnai oleh kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Pengawasan terhadap presiden atau mantan presiden, misalnya, masih terhambat oleh faktor politik, budaya, dan kekuatan lobi tertentu. Di sisi lain, persepsi bahwa hukum sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih menjadi tantangan besar dalam membangun keadilan yang merata. 

Baca juga: Lapas Tembilahan mengikuti webinar Series 5

Belajar dari Korsel: Reformasi Sistem Hukum
Untuk mengikuti jejak Korea Selatan, Indonesia perlu: 

1. Memperkuat Lembaga Hukum: Memberdayakan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar independen dari intervensi politik, sehingga mereka dapat bekerja secara objektif. 

Baca juga: Patroli Malam dan Kontrol Ronda di Wilayah Hukum Polsek Cugenang, TNI-Polri Jamin Keamanan Warga

2. Memastikan Akuntabilitas Pemimpin: Proses hukum terhadap pemimpin harus berjalan secara adil, tanpa pandang bulu, dan transparan di depan publik. 

3. Meningkatkan Kesadaran Publik: Masyarakat harus dididik tentang pentingnya supremasi hukum dan peran mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan. 

Baca juga: Satuan Samapta Polres Ciamis Bantu Evakuasi Korban Laka Lantas di Simpang Alun Alun Ciamis

4. Menegakkan Hukum Secara Konsisten: Hukum harus diterapkan kepada semua pihak tanpa memandang status atau jabatan mereka. 

Dampak Positif Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Penegakan hukum yang adil tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investor cenderung memilih negara dengan sistem hukum yang kuat dan stabil, karena itu menjamin keadilan dalam berbisnis. 

Baca juga: Patroli Someah Antisipasi Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Cibinong

Indonesia harus terus belajar dari Korea Selatan untuk memperkuat penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Dengan menegakkan prinsip bahwa tidak ada yang kebal hukum, negara ini dapat melangkah menuju masa depan yang lebih transparan, adil, dan bermartabat. 

Jakarta, 18 Januari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi